Hubungan Cerita Sejarah Tanah Hitu di Ambon dan Ternate (Bagian 2)

Pendahuluan

Kalau melihat bagian satu lebih menitik beratkan pada ringkasan cerita sejarah Ternate, maka pada bagian dua ini menceritakan sejarah Tanah Hitu, dalam menghadapi Portugis dan VOC. Dalam rangka membuat sistematika cerita sejarah Tanah Hitu dengan menggabungkannya dengan referensi lain. Jika penulisan cerita sejarah dengan topik yang sama pada bagian-1, dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kesultanan Ternate yang mendalam, sehingga dapat lebih memahami tentang cerita sejarah Tanah Hitu yang lebih luas sebagai bagian dari pengetahuan sejarah para generasi muda di Tanah Hitu khususnya dan Maluku pada umumnya.

Maka pada bagian dua menguraikan cerita sejarah Tanah Hitu, mulai dari terbentuknya suatu peradaban di Tanah Hitu khususnya secara ringkas.

Kondisi Sosial Politik di Pulau Ambon Sebelum Islam

Penduduk Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, masing-masing mempunyai organisasi pemerintahan dan struktur sosial politik yang berbeda-beda. Penduduk pulau Ambon dahulu hidup berkelompok-kelompok, membentuk masyarakat-masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa keluarga. Mereka menetap di pegunungan-pegunungan dan negeri-negeri kecil. Masyarakat ini kelak oleh Belanda dipaksa pindah ke daerah-daerah pantai sampai saat ini.(1)

Sebelum Kerajaan Islam berdiri di Pulau Ambon maka yang ada adalah kelompok masyarakat-masyarakat kecil yang sederhana terdiri dari beberapa keluarga saja yang menduduki suatu tempat tertentu. Kelompok kecil ini dikepalai oleh seorang “Upu” atau “Latu” (pemimpin). Dia diakui kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi. Oleh karena kekuatan yang unggul, baik dalam perang maupun dalam masa damai, karena wibawanya dalam memelihara stabilitas keamanan. Dia dibantu dalam urusan pertahanan dan keamanan oleh seseorang yang disebut “Malesi” (Panglima perang) dan dalam urusan keagamaan (keamanan rohani) oleh seorang yang disebut “Mau-Weng” (Imam / dukun) yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan masalah kerohanian. (2)

Lama kelamaan oleh karena perkembangan dari dalam serta peperangan antar kelompok-kelompok pendatang baru dengan penduduk yang sudah ada, maka proses pertumbuhan dan perubahan terjadi, di mana masyarakat-masyarakat kecil itu bertambah besar atau bergabung satu dengan yang lain hingga terbentuk satuan-satuan yang lebih besar yang disebut “Aman”. Salah seorang di antara para Upu muncul sebagai yang terkuat dan terpandang dan dialah yang menjadi “Latu” (yang berkuasa). Upu-upu lain  diberi atau memperoleh jabatan sebagai “Soa”. Soa adalah bagian dari masyarakat negeri (hena) yang lebih rendah itu yang terdiri dari beberapa “Rumatau” (mata) rumah. Yaitu golongan-golongan perkerabatan / hubungan darah yang mengikuti garis keturunan kebapaan (patrlinial). Masing-masing soa diwakili dalam berbagai fungsional sebagai Malesi, Mau-Weng dan pejabat-pejabat lainnya. (3)

Inilah susunan kemasyarakatan pokok yang terdapat sampai dewasa ini di Pulau Ambon. Sedang susunan politiknya telah menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang.  Apabila diperhatikan kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat Pulau Ambon sebelum kedatangan pengaruh Islam yang sudah dijelaskan di atas tadi, maka jelaslah ada status resmi dari kedudukan mereka. Oleh sebab itu mobilitas  sosial waktu ditentukan oleh saluran kekuasaan.  Salah satu contoh adalah jabatan ‘Soa”, sebagai penguasa merupakan jabatan turun temurun yang tidak diduduki oleh anggota lain dari kelompok itu, kecuali dirinya menduduki status sebagaimana status sosial orang tuanya.

Meskipun kekuatan Majapahit meliputi Maluku dan tentunya Pulau Ambon juga, tetapi pengaruh ajaran Hindu tidak kuat di sana. Hal itu terlihat tidak adanya peninggalan Hindu sehingga yang timbul dalam masyarakat adalah ciri masyarakat lokal.  Hal itulah yang akan menjadi sebab kenapa Islam di Pulau Ambon tumbuh dan berkembang dengan kuat, sekaligus mempercepat proses Islamisasi dalam masyarakat Pulau Ambon waktu itu. Kemudian pada masa tahun 1450 sampai 1675 timbul beberapa kejadian yang membawa pengaruh besar dari luar.

Pengaruh Islam

Pengaruh penting yang pertama adalah Islam yang datang ke Maluku Tengah sebagian besar dari Maluku Utara. Mulai kurang lebih tahun 1480 M. Kekuasaan-kekuasaan Kesultanan Ternate dan Tidore meluas ke Selatan dengan membawa agama Islam ke negeri-negeri di pesisir Utara pulau-pulau di Maluku Tengah. Proses pengislaman itu berlangsung sampai pertengahan abad ke 17, walaupun melambat setelah kedatangan Portugis dan Belanda yang menyebarkan agama Kristen. Dengan demikian di dalam bidang perkerabatan di Seram dan Ambon serta Lease. Sebelum kedatangan pengaruh dari luar, sistem perkerabatan disusun berdasarkan keibuan (Matrilineal). Perubahan ini mungkin sekali adalah akibat dari pengaruh-pengaruh luar, khususnya Agama Islam yang kemudian diperkuat oleh Kristen dan kebudayaan Eropah yang semuanya menganut secara tegas dalam sistem perkerabatan. (4)

Tentu saja pengertian kepercayaan dari agama suku ke agama Islam telah membawa perubahan-perubahan lain pula. Terutama dalam lembaga keagamaan, tetapi juga di dalam lembaga lain seperti ekonomi rakyat, nilai-nilai sosial dan sebagainya.

Empat Perdana Tanah Hitu 

Imam Ridjali di dalam Hikayat Tanah Hitu menceritakan tentang datangnya empat kaum yang menjadi cikal bakal penduduk Hitu. Merekalah yang menjadi pendiri kerukunan yang amat kuat yang kemudian dikenal dengan nama “Empat Perdana”. Keempat kaum tersebut datang dari tempat yang berbeda. Yang pertama datang dari pantai tenggara pulau Seram. Kaum ini disebut Saupele atau Zaman Jadi. Kelompok kedua menurut Ridjali datang dari Tuban yang menurut Rumphius tiba pada tahun 1460 dan menetap di pantai dekat sungai Waipaliti. Kaum ketiga disebut Latim (Lating), datang dari Jailolo (Halmahera) dipimpin oleh Jamilu pada tahun 1465. Menurut Rumphius mereka juga menetap dekat Waipaliti.

Gb Skema Lokasi negeri Latem yang berdekatan dengan Waipaliti

Kaum keempat bernama Olong datang dari Gorong (pulau Seram bahagian Timur). Mereka dipimpin oleh Mata Lian yang terkenal dengan gelar Patih Putih. Seperti yang telah dikemukakan Patih Putih inilah yang berkunjung ke Jawa sekitar tahun 1500, setelah tinggal beberapa bulan kembali ke Tanah Hitu dan dikenal dengan nama Pati Tuban. Dialah yang bertemu dengan penguasa Ternate yang juga sedang belajar agama di Jawa, sehingga hubungan dengan kesultanan Ternate menjadi lebih erat. Tanah Hitu kemudian berhasrat menjadi suatu pusat kekuasaan politik dan agama yang diperintah oleh lembaga-lembaga Kesultanan seperti di Ternate. Maka disusunlah pemerintah Hitu yang dikenal Pemerintahan Empat Perdana. Pemerintahan Empat Perdana tersebut dijalankan secara periodik oleh empat orang yang merupakan pimpinan dari empat kaum utama dari masyarakat Hitu. (Sumber: Sejarah Masuknya Islam di Maluku Penulis  Dr. Usman Thalib M.Hum) (6)

Pengaruh Portugis dan Belanda

Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugis, pada tahun 1512. Pada waktu itu 2 armada Portugis, masing-masing dibawah pimpinan Anthony d'Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat - seperti dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli, begitupula Negeri Hitu lama, dan Mamala di Pulau Ambon. Namun hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Salah seorang misionaris terkenal adalah Francis Xavier. Tiba di Ambon 14 Pebruari 1546, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate, tiba pada tahun 1547, dan tanpa kenal lelah melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Kepulauan Maluku untuk melakukan penyebaran agama. Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Babullah selama 5 tahun (1570-1575), membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon.(7)

Keuning (1973: 19-20) selanjutnya menjelaskan bahwa sejak tiba di Hitu dalam tahun 1512, orang-orang Portugis di bawah pimpinan d’Abrio dan Serroa disambut dan dijamu dengan ramah tamah oleh orang Hitu (uli lima) yang telah beragama Islam. Jumlah orang Portugis yang sedikit itu tidak dianggap sebagai ancaman, apalagi mereka segera pergi setelah tinggal beberapa lama. Maksud orang-orang Portugis itu hanyalah mencari rempah-rempah (cengkih dan pala), dan zaman itu mereka harus pergi ke Ternate, Tidore dan Banda. Dalam tahun 1525, barulah orang Portugis mendapat izin membangun sebuah rumah di pantai Hitu sebelah Utara, tepatnya di Hassamuling-tanjung Tetulaing (lokasinya berada di antara Mamala-Hitu). Tetapi, keadaan tersebut menjadi buruk ketika orang Portugis melanggar kedaulatan orang Hitu yakni ketika mereka hendak membangun sebuah benteng dan mengadakan peraturan-peraturan sendiri. (Lihat: Kekalahan Mengerikan Di Tanah Hitu) Orang Hitu menolaknya dan menghendaki orang Portugis meninggalkan wilayah mereka dan tinggal di antara orang-orang uli siwa (cikal bakal benteng Victoria). Sejak itu pula terjadi pengkristenan orang uli siwa di Leitimor oleh Portugis. Orang-orang uli siwa ini meminta dibaptis menjadi Kristen oleh orang Portugis dengan harapan akan mendapat bantuan terhadap penyerbuan orang uli lima tersebut. Keuning mencatat bahwa abad ke 16 bagi Ambon bukanlah zaman yang damai. Adanya orang Portugis pada umumnya merupakan faktor yang mengganggu suasana, terutama di Leitimor. Kehadiran mereka memperuncing pertentangan lama (tradisional) antara uli siwa dan uli lima, dan membagi seluruh negeri dalam dua kelompok kekuatan yang terus menerus saling memerangi.

Belanda mendirikan pos di Mamala , di pantai utara pulau Ambon , pada awal 1601. Kota ini membuat tembikar , dan bersama-sama dengan Hitu lama adalah salah satu pusat perdagangan yang paling aktif di wilayah Hitu di semenanjung Ambon bagian utara.(8)   Belanda, ketika menyerang dan merebut benteng Portugis tersebut, dibantu oleh negeri-negeri dari uli lima dari jazirah Hitu yang beragama Islam, sedangkan dari Leitimor (uli siwa) hanya penduduk Nusaniwe dan Urimeseng yang memberi bantuan.

Keuning (1973: 21) menjelaskan bahwa kekuasaan Portugis di Ambon kemudian diambil alih oleh Belanda di bawah pimpinan Steven van der Haghen, yang berhasil merebut benteng Victoria pada tgl. 23 Februari 1605. Van der Haghen yang telah menjadi gubernur Belanda di Ambon, ternyata sanggup mengatasi keadaan krisis terus. Van der Haghen berhasil mengusahakan sehingga penduduk kampung-kampung di sekitar benteng, yang telah mengungsi ke daerah-daerah pegunungan, kembali ke tempat tinggalnya yang  dahulu. Van der Haghen berjanji untuk melindungi mereka. Beberapa hari kemudian, janji yang sama diberikannya kepada sejumlah kepala suku dari pulau-pulau Ulias (di sekitar pulau Ambon) dan dalam waktu singkat berhasil menjamin keamanan Ambon dan sekitarnya.

Keuning (1973: 23) menjelaskan, setelah van der Haghen mengambil alih benteng Portugis, pater Mosonio (pekabar Injil Portugis) menemui van der Haghen untuk membicarakan nasib kaum Kristen (ulisiwa). Selain membicarakan soal-soal harta dan milik, mereka minta kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dalam hari-hari kemudian, datanglah Diego Barbudo, seorang Portugis yang sudah lama menetap di situ, dan bersama dengan beberapa kepala kampung (desa) penting di Ambon, bertemu dengan van der Haghen. Mereka berjanji akan setia dan takluk kepada Staten van Holland dan minta perlindungan. Karena takut akan gangguan-gangguan dari pihak islam (ulilima), Pedro Masonio telah meminta kepada van der Haghen agar diadakan perdamaian antara kedua pihak, Kristen (ulisiwa) dan Islam (ulilima).

Setelah Diego Barbudo datang membawa 22 kepala kampung (raja, orang kaya) dari negeri-negeri dari Leitimor, ia kemudian membawa sejumlah pemimpin lainnya dari pulau-pulau di sekitar Ambon, yakni Saparua, Haruku dan Nusalaut, untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Belanda. Sikap yang sama diajukan oleh para pemimpin dari Hitu, dengan pimpinan kapitan Hitu, dan uli lima lainnya (Leirissa, 2005: 24, 25). Berkumpulnya para pemimpin negeri-negeri dari uli siwa dan uli lima di pulau Ambon, dan dari pulau-pulau di sekitar Ambon, menjadi momentum bagi van der Haghen untuk mempersatukan para pemimpin tersebut, menciptakan perdamaian, sekaligus membawa keuntungan politik dan ekonomi baginya. Van der Haghen, dengan demikian berhasil menaklukan dan menguasai monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Van der Haghen, dalam bulan Februari 1605 berhasil mengadakan persetujuan dengan kapitan (panglima perang) dan kepala-kepala suku lainnya, dengan syarat-syarat terpenting, sebagai berikut (Keuning, 1973: 24):

1. Kami, semua kepala-kepala, bersumpah untuk membantu Gubernur terhadap semua musuh yang mungkin mempunyai rencana untuk menyerang beliau atau benteng ini, baik dari laut, maupun dari darat.

2. Kami bersumpah, bahwa kami tidak akan menjual cengkih kepada siapapun, melainkan kepada orang-orang Belanda, kecuali dengan pengetahuan terlebih dahulu dari Gubernur.

3. Setiap orang akan hidup menurut agama masing-masing, sesuai dengan apa yang dianggapnya adalah kehendak Tuhan atau akan membawa keselamatan bagi mereka; akan tetapi tiada orang yang diperbolehkan menganiaya atau mengganggu orang lain.

4. Apabila Gubernur memanggil kami untuk melakukan suatu pekerjaan, maka orang Uli siwa wajib memberi bantuan kepada orang Uli lima, dan demikianpun orang Uli lima kepada orang Uli siwa.

5. Berdasar perjanjian-perjanjian tersebut, Gubernur, atas nama “de Heeren Staten Generaal der vereenighde provintien ” dan Yang Mulia Pangeran (van Oranye), berjanji untuk menolong dan mendampingi kapitan Hitu dan semua kepala-kepala dan rakyat dari daerah-daerahnya itu, seperti negara sendiri terhadap semua musuh-musuhnya.

Referensi

1    

Hamadi B.Husen, M.Noor Tawainella, Monografi Sejarah Departemen Agama Daerah Maluku, Departemen Agama RI Jakarta. 1982, halaman 6-7

Pramita Abdurahman, R.Z.Leirissa, C.P.F.Luhulima, Bunga Rampai Sejarah Maluku I, Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, Jakarta,1973, halaman 119.

Ibid, halaman 119

Ibid, halaman 120-121

Ibid, halaman 122-124

Usman Thalib, Sejarah Masuknya Islam di Maluku, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Provinsi Maluku dan Maluku Utara 2011

http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/portugis.html

http://www.atlasofmutualheritage.nl/en/Mamala.440p#.Vk3v2HvnSvs.facebook

Hubungan Cerita Sejarah Tanah Hitu Di Ambon Dan Ternate (Bagian 1)

Pendahuluan

Keingintahuan tentang cerita sejarah perjalanan para leluhur di Maluku umumnya dan di Tanah Hitu khususnya sangat besar. Sebelum era digitalisasi informasi seperti saat ini,  informasi tentang hal tersebut sangat sulit diperoleh.  Kondisi saat ini memberikan berbagai kemudahan untuk menuntaskan rasa keingintahuan tersebut. Untuk memahami cerita sejarah Tanah Hitu, tidaklah lengkap jika hanya memfokuskan kepada pembahasan cerita sejarah Tanah Hitu. Penggalian cerita sejarah Tanah Hitu melibatkan banyaknya simbol-simbol sejarah kesultanan Ternate, Seram dan kaum penjajah seperti Portugis dan Belanda.  Dengan memahami simbol-simbol sejarah tersebut akan memperkuat pemahaman tentang posisi Tanah Hitu dalam cerita sejarah di Maluku selama penjajahan.

Situasi Pemerintahan Ternate

Silsilah Para Kimelaha di Ambon, Seram dan Sekitarnya

Karena Maluku merupakan jazirah kerajaan, tidak mengherankan bila gaya pemerintahannya adalah monarki yang dielaborasi dengan unsur-unsur adat dan tradisi. Takhta adalah lambang supremasi pemerintahan yang diduduki seorang raja sebagai pengambil keputusan akhir atas semua urusan kerajaan dan pemerintahan. Raja dibantu suatu birokrasi yang disebut Bobato (semacam Menteri), yang dikepalai seorang Jogugu (perdana menteri), yang selalu dijabat tokoh-tokoh kepercayaan raja. Pimpinan militer dipegang seorang Kapita Laut (Panglima Laut) yang selalu dijabat putera mahkota atau salah seorang putera raja lainnya. Wilayah Kerajaan terbagi dalam beberapa Jiko (semacam distrik) yang dipimpin seorang Sangaji (dari bahasa Jawa: Sang Aji) yang disebut Jiko Ma Kolano (Kepala Pemerintahan Wilayah) yang membawahkan sejumlah Soa (komunitas setingkat desa) yangdikepalai seorang Kimalaha.

Di samping seorang Sangaji yang menjalankan tugas pemerintahan, raja juga mengangkat seorang Utusan sebagai wakil pribadi raja untuk mengurus kepentingan kerajaan, seperti mengumpulkan upeti dan tugas-tugas khusus lainnya. Pada daerah-daerah taklukan yang bukan kerajaan, raja mengangkat seorang Salahakan (Gubernur), sementara daerah-daerah taklukan yang sudah ada rajanya maka raja tetap memegang kekuasaan dan daerahnya menjadi vasal.

Situasi Ekonomi

Kekayaan Maluku terutama diperoleh dari rempah-rempah cengkih. Tanaman rempah-rempah ini mula-mula tumbuh secara liar di pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Kasiruta. Cengkih baru dibudidayakan mulai tahun 1450. Kekayaan akan rempah-rempah tersebut telah menyebabkan para pedagang Cina, Melayu, Jawa, Arab, Persia, dan Gujarat datang di daerah-daerah ini dengan membawa tekstil, beras, perhiasan dan kebutuhan hidup lainnya untuk ditukar dengan rempah-rempah.

Para pedagang asing tersebut meraup keuntungan berlipat ganda dari pada rakyat kerajaan-kerajaan Ternate, Tidore, dan Bacan penghasil rempah-rempah. Tetapi para sultan, terutama Ternate dan Tidore yang menguasai sentra-sentra perdagangan rempah-rempah, juga menjadi kaya raya dan sangat makmur. Bahan makanan utama rakyat Maluku adalah sagu, beras, dan ikan. Tetapi sagu dan beras tidak dihasilkan oleh Ternate dan Tidore. Kedua jenis bahan pangan ini didatangkan dari Moro, Bacan, Sahu, dan wilayah Halmahera lainnya.

Situasi Keagamaan

Sebelum masuknya Islam, kepercayaan yang dianut raja dan rakyat adalah Animisme. Walaupun dalam sejarah Indonesia dikatakan bahwa sebelum masuknya Islam, Kerajaan Majapahit yang Hindu itu telah menguasai seluruh Nusantara, namun di Maluku tidak terdapat bukti kesejarahan bahwa rakyat dan para rajanya pernah menjadi penganut agama Hindu. Di kawasan ini tidak pernah ditemukan candi atau prasasti yang mengidentifikasikan hal itu. Bertolak dari bukti-bukti kesejarahan tersebut, sangat disangsikan apakah kekuasaan Majapahit yang besar itu pernah sempat menanamkan pengaruhnya di Maluku.

Ekspansi Ternate

Di kawasan Indonesia timur, Ternate merupakan kerajaan terbesar dan terluas daerah kekuasaannya. Peletak dasar politik ekspansionis Kerajaan Ternate ini adalah Kolano Ngara Malamo. Pada masa pemerintahannya, beberapa desa di Jailolo mulai dianeksasinya. Pada masa awal perkembangan ekspansi Ternate, patut disebutkan bahwa keluarga Fala Raha – yang terdiri dari klan Tomaito, Tomagola, Limatahu, dan Marsaoli – adalah pelaksana-pelaksana ekspansi Ternate.

Pada akhir abad ke-15, klan Tomaito mengirimkan ekspedisi ke kepulauan Sula dan membawa kawasan ini menjadi daerah seberang laut Ternate yang pertama. Untuk jasa-jasanya, Raja Ternate mengangkat klan Tomaito sebagai Salahakan (Gubernur) kepulauan Sula dan Sulabesi.

Demikian pula, pada akhir abad ke-16, keluarga Tomagola memperluas wilayah seberang laut Ternate ke Buru. Klan Tomagola, di bawah pimpinan Kibuba, mulai menduduki Seram dan sekitarnya, kemudian melangkah ke kepulauan Ambon, sebelum akhir tahun 1600. Kibuba sendiri ketika itu belum beragama, tetapi akhirnya ia memeluk Islam dan menikah dengan Baifta Broly, puteri seorang Ternate bernama Sehe Jumali yang bermukim di Makian. Dari perkawinan ini lahir 3 orang anak: Dudu, Samarau, dan Molicanga. Dudu melanjutkan kepemimpinan klan Tomagola setelah wafatnya Kibuba.

Setelah Dudu meninggal, keluarga Tomagola berada di bawah dua sub-klan, masing-masing dipimpin Samarau dan Molicanga. Dari kedua pimpinan sub-klan Tomagola itu, Samarau yang paling menonjol. Hal ini menyebabkannya diutus Sultan Khairun sebagai Salahakan di Ambon. Samarau mempunyai dua orang putera: Rubohongi dan Saptiron. Dari kedua putera Samarau itu, Rubohongi merupakan orang kepercayaan dan pembantu utama Babullah. Setelah Babullah dinobatkan sebagai Sultan Ternate, ia mengirim Rubohongi ke Ambon (1570) sebagai Salahakan untuk menggantikan ayahnya, Samarau, yang sudah tua. Di bawah Rubohongi, Ternate berhasil memantapkan posisinya atas Seram, Buru dan sekitarnya. Rubohongi juga berlayar ke Tomimi dan mempersembahkan Teluk Tomimi di Sulawesi Tengah kepada Kesultanan Ternate. (Lihat: Perjuangan Melawan Portugis di Mamala)

Rubohongi mempunyai lima anak: Jumali, Angsara, Kasigu, Dayan, dan Basaib. Jumali, putera pertama Rubohongi, memiliki seorang putera bernama Sabadin, yang menurunkan Majira. Pada masa pemerintahan Sultan Hamzah, Majira menjadi Salahakan, dan melakukan pemberontakan melawan VOC.

Keturunan Rubohongi lainnya yang menjadi Salahakan adalah Luhu dan Leilato, masing-masing adalah putera Dayan dan Basaib. Pada masa kekuasaan merekalah Portugis mulai datang ke Ambon (1515).Tetapi, di bawah para Salahakan klan Tomagola ini pula, Ternate mendominasi kepulauan Amboina, termasuk pulau Buru, Ambalau, Manipa, Kelang, Buano, Seram, Seram Laut, Nusalaut, Honimoa (Saparua), Oma (Haruku) dan Ambon sendiri.

Keluarga Tomagola secara berkesinambungan menjadi Salahakan dan memerintah negeri-negeri di atas hingga akhir abad ke-17. Pada akhir abad ini, Sultan Mandar Syah menyerahkan kepulauan Amboina kepada VOC, berdasarkan perjanjian Ternate-VOC tertanggal 12 Oktober 1676. Sementara keluarga Limatahu dan Marsaoly terus melakukan upaya untuk mengokohkan dominasi Ternate atas daerah seberang lautnya, yang menyebabkan timbulnya pengaruh kuat di pusat kekuasaan.

Aktivitas penaklukan Ternate paling spektakuler terjadi pada masa pemerintahan Sultan Babullah (1570-1583). Pada masa ini, wilayah kesultanan Ternate membentang dari Mindanao di utara sampai Bima di selatan, dan dari Makassar di barat sampai Banda di timur. Babullah adalah Sultan Ternate terbesar dan dikenal sebagai “penguasa 72 pulau” yang seluruhnya berpenghuni. Di masa pemerintahan Babullah, Ternate tampil sebagai kerajaan paling kuat dan berpengaruh dalam politik maupun militer di kawasan timur Indonesia. Bahkan pada masa ini, ketiga kerajaan Maluku lainnya “tidak berkutik”.

Babullah, demikian rakyat menyapanya, menurut sebuah sumber, mampu mengerahkan 90.700 tentara bila diperlukan. Kontributor terbesar pasukan Babullah – di atas 10.000 pasukan –adalah Veranulla dan Ambon (15.000 tentara), Teluk Tomimi (12000), Batu Cina dan sekitar Halmahera Utara (10.000), Gorontalo dan Limbotto (11.000), serta Yafera (10.000). Penyumbang pasukan terkecil adalah Moti dan Hiri, masing-masing 300 tentara.

Keberhasilan Babullah tidak lepas dari keberanian dan kecakapan sejumlah panglima dan komandan tentaranya, seperti Kapita Laut Kapalaya dan Salahakan Rubohongi. Kapalaya dalah penakluk pantai timur Sulawesi, khususnya Buton, dan Rubohongi adalah penakluk Maluku Tengah dan kawasan Teluk Tomimi.

Enam tahun setelah bertakhta, Babullah sudah menguasai pulau-pulau di Ambon, Hoamoal di Seram, Buru, Manipa, Ambalau, Kelang, dan Buano. Empat tahun kemudian, Babullah menguasai negeri-negeri di sepanjang pantai timur Sulawesi, seperti Banggai, Tobungku, Buton, Tiboro, dan Pangasani. Setelah itu, giliran Makassar dan Selayar serta berbagai daerah lainnya di Sulawesi Tengah dan Utara – mulai Gorontalo dan Limbatto, Bolaang Mangondow, Bual, Tolitoli, hingga Tomini dan Parigi – masuk ke dalam kekuasaan Babullah.

(Lanjut : Hubungan Cerita Sejarah Tanah Hitu di Ambon dan Ternate (Bagian 2))

Ahmad Malawat Mantan Walikota Ambon Muslim Pertama (Motivasi, Dedikasi dan Prestasinya)

Pendahuluan

Drs.Ahmad Malawat (Mantan Walikota Ambon ke-8, 1966-1969)

Jasa para tokoh Mamala-Amalatu tentu tak bisa dilupakan. Selain jasanya terhadap negeri Mamala sendiri, juga terhadap masyarakat Maluku umumnya. Sejarah para tokoh ini pun memberikan segudang pengajaran dalam menaklukkan suatu perjuangan. Ahmad Malawat merupakan salah satu tokoh Mamala Amalatu yang perjalanan hidupnya patut diteladani dan dicontoh oleh para generasi muda Mamala khususnya dan masyararakat Maluku umumnya. Sebagai seorang yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan menjalani masa kecil saat menjelang kemerdekaan, serta terlahir sebagai turunan bangsawan di Ambon, dengan kultur Islam yang sangat kental. Memberikan suatu proses yang tidak mudah untuk dilalui hingga beliau menggapai segudang prestasi. Sekalipun sulit untuk mendapatkan informasi  lengkap tentang perjalanan hidupnya, namun dalam tulisan ini akan menguraikan  secara sekilas perjuangan hidup beliau dengan berbagai latar kehidupan yang disebutkan diatas serta membandingkan antara latar belakang masa kecil dengan prestasi beliau, khususnya dalam menggambarkan motivasi, dedikasi dan prestasinya untuk dilanjutkan oleh para generasi muda di Mamala khususnya dan Maluku umumnya.

Masa Pemerintahan Belanda

Dalam politik pendidikannya, Belanda tidak memperlihatkan demokratisasi di dalam pendidikan, karena tidak semua orang diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama. Sistemnya disebut: Three tract system, yaitu: a. Pendidikan untuk golongan bawahan atau rakyat jelata  b. Pendidikan untuk golongan atas yang disederajatkan dengan Belanda  c. Pendidikan untuk golongan bangsa Belanda, bangsa Eropa dan bangsa Timur lainnya.

Jadi Belanda tidak mendapatkan suatu sistem L‟ecole unique (suatu sistem kesatuan / keseragaman sekolah) dalam pendidikannya di Indonesia. Dengan demikian nampaklah perbedaan yang tajam antara pekerja tangan (biasanya rakyat jelata) sebagai pekerja rendahan dengan pekerja intelek, dalam pekerja intelek (pegawai kantor) dianggap lebih tinggi dan dihargai serta dianggap lebih mulia.

Selayang Pandang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

PMII sejak didirikan pada tanggal 17 April 1960 sebagai Independen dari Organisaiasi NU, yang berpungsi sebagai sayap Mahasiswa NU seperti : GP. ANSHOR disayap Pemuda, MUSLIMAT disayap Ibu-Ibu, PATAYAP di sayap Pemuda, IPNU di sayap Pelajar, serta IPPNU di sayap Putra-putri Nahdiyin maka, komitmen PMII kepada Jami’ah NU adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keterlibatan PMII dalam dunia politik praktis yang merupakan sayap NU yang pada saat itu menjadi salah satu Partai Politik di Indonesai, yang pada akhirnya sangat merugikan PMII itu sendiri terlalu jauh Organisasi Mahasiswa. Akibatnya PMII banyak mengalami kemunduran dalam segala aspek Pergerakan yang berakibat fatal pada beberapa Cabang PMII di beberapa Daerah di Indonesai kondisi ini menyadarkan PB. PMII untuk mengkaji ulang selama ini dilakukan khususnya dalam Dunia Politik-Praktis.

Setalah melalui beberapa pertimbangan yang mendalam maka pada Musyawarah Besar pada tanggal 14-16 Juli 1972, disana PMII mencetuskan deklarasi Independent PMII darei NU di Munarjati Lawang Jawa Timur, karena Independen PMII, diatas didasari karena :
1. Merupakan Kesadaran PMII yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntutan kebutuhan sikap, kebebasan berfikir, dan pengembangan kreativitas yang dijiwai oleh niali-nilai Islam.
2. Merupakan Manipestasi dari kesadaran organisasi dari tuntutan kemandirian kepeloparan, kebebasan berfikir, dan berkreasi serta tanggung jawab sebagai kaders umat dan Negara. Sedangkan secara politis sikap independensi itu konon ada bergening antara tokoh PMII pada saat itu dengan Pemerintah terbukti dengan adanya sejumlah tokoh PMII seperti Zamroni, Adul Padare, Hatta Mastufga, dan Said Budairy tercatat sebagai orang yang melahirkan “Deklarasi Pemuda Indonesia” yang kemudian menjadi KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia).

Klimaks dari resistensi terhadap Pemerintah Orde Baru adalah Gerakan Mahasiswa Dekade 1990 an dimana PMII berdiri di barisan paling depan dalam menghancurkan Rezir Orde Baru, sebagaimana NU juga pada paruh kedua tahun 1960-an.

Refleksi Sejarah PMII Komisariat UNPATTI

PMII Komisariat UNPATTI yang didirikan pada tahun 1964 oleh Almarhum Sahabat Drs.Ahmad Malawat merupakan tokoh pergerakan yang telah menunjukan eksistensi ke-PMIIan-nya terbukti dalam catatan sejarah beliau merupakan mantan Walikota Ambon Islam pertama dan salah satu pendiri PMII Cabang Ambon, dan di Maluku secara kolektif. Perjuangan beliau tidak akan pernah surut sampai kapanpun dan beliau akan di kenang oleh setiap warga Pergerakan sampai akhir hayatnya.

Deskripsi

Hidup di masa penjajahan adalah menjalani keterpaksaan dan himpitan kesulitan. Sekalipun sebagian masyarakat tertentu mengalami kehidupan yang manis karena fasilitas dari penjajah, tetapi mayoritas penduduk pribumi mengalami penderitaan yang sangat. Sebagian dari mereka yang memperoleh sedikit keberuntungan hidup itu, yakni Drs. Ahmad Malawat yang sadar akan kebebasan hidup yang diperlukan banyak masyarakat. Kesempatan yang diperolehnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk menggapai cita-citanya, hingga akhirnya mendapat kesempatan kuliah di Fakultas Sospol Universitas Gajah Mada, beliau kemudian menjadi salah satu dosen di Unpatti. maklum ketika itu tidak semua orang bisa sekolah, kecuali golongan tertentu saja.

Sekalipun kesempatan yang diperoleh ini juga diperoleh oleh orang lain dari kalangan bangsawan di Tanah Hitu, namun hanya Drs. Ahmad Malawat yang dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.  Beliau menyadari benar pesan ayahandanya yang merupakan Raja Mamala, yang selalu mengatakan “Baba sekarang hanya hidup dari  hutan, maka engkau jangan lagi hidup dengan menggantungkan diri dari hutan, manfaatkan kesempatan belajar ini, dengan sebaik-baiknya. Sehingga engkau dapat memberikan contoh untuk adik-adikmu dan keluarga besar di kampung”. Kesadaran dirinya tentang kesempatan yang diperoleh untuk mengangkat status sosial dan ekonomi serta martabat keluarganya begitu tertanam pada dirinya. Sehingga beliau sangat senang bila ada di antara keluarganya mengikutinya menuntut ilmu di Jogjakarta. Hal ini diperlihatkan oleh beliau saat salah seorang adik sepupunya mengikuti pendidikan Residen (setingkat Bupati saat itu), beliau memperlihat rasa antusiasme dan rasa sayang yang sangat dalam.

"Beliau menyadari benar pesan ayahandanya yang merupakan Raja Mamala, yang selalu mengatakan “Baba sekarang hanya hidup dari  hutan, maka engkau jangan lagi hidup dengan menggantungkan diri dari hutan, manfaatkan kesempatan belajar ini, dengan sebaik-baiknya. Sehingga engkau dapat memberikan contoh untuk adik-adikmu dan keluarga besar di kampung”.

Selama masa pendidikannya di kota pelajar ini, dimanfaatkannya untuk mengembangkan diri nya dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan dan keagamaan. Sekembalinya dari Jogjakarta beliau berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai staf dosen Fisipol Unpatti. Hal ini dikarenakan beliau paham bahwa sebagai putera bangsa yang sadar akan pentingnya memajukan para pribumi itu bertekat untuk menggalang pendidikan bagi masyarakat luas. Hal yang dilakukan oleh Drs.Ahmad Malawat pendiri PMII Komisariat Unpatti dan tokoh-tokoh lain di nusantara. Hanya rasa keprihatinan yang mendalam yang menyentuh jiwa mereka yang menjadi motivasi gerakan pendidikan nasional di masa  itu..

Para tokoh pendidikan kala itu tidak hanya berkorban tenaga dan pikiran saja, mereka pun berkorban harta dan segala yang mereka miliki demi kemajuan pendidikan bangsa. Sebuah pengorbanan yang tidak ringan dan perlu dikaji dengan baik untuk cerminan kita generasi penerusnya. Mengajar bangsa dengan hati, berkorban sepenuh hati, ketulusan yang menyentuh dan tidak pernah luluh. Baru-baru ini saja ramai orang membincangkan tentang perlunya mendidik dengan hati, padahal sudah sejak semula dalam sejarah pendidikan kita, beliau mengajar dengan dengan hati. Berbuat tanpa pamrih adalah ciri perjuangan beliau. Dan rasa kebangsaan yang tiggi menjadi pendorong utamanya. Hal-hal demikian inilah yang telah lama luntur dari wajah pendidikan kita.

Prestasi

Beliau merupakan mantan Walikota Ambon ke-8 (1966-1969). PMII Komisariat UNPATTI yang didirikan pada tahun 1964 oleh Almarhum. Sahabat Drs.Ahmad Malawat merupakan tokoh pergerakan yang telah menunjukan eksistensi ke-PMIIan-nya terbukti dalam catatan sejarah beliau merupakan mantan Walikota Ambon Islam pertama dan salah satu pendiri PMII Cabang Ambon, dan di Maluku secara kolektif. Beliau merupakan Raja Mamala ke-15. Beliau Juga pernah menjadi Dekan Fisipol Unpatti dan menjadi Bupati Halmahera Tengah. Karena begitu besar dedikasi dan pengorbanannya dalam membangun Kabupaten Halmahera Tengah, nama beliau diabadikan sebagai nama jalan di kota itu, tepatnya di Kota Tidore Kepulauan, di Kelurahan Gura Bunga. Sepeninggalnya beliau dari jabatan ini, beliau menjadi Karo Pembangunan Maluku (Bappeda sekarang), dan tempatnya digantikan oleh Idris Tukan (Ketua MUI Maluku).   Jabatan terakhirnya adalah Kepala Biro Pembangunan Maluku hingga akhir hayatnya (Posisinya kemudian ditempati oleh M.Akib Latuconsina yang kemudian menjadi Gubernur Maluku). Perjuangan beliau tidak akan pernah surut sampai kapanpun dan beliau akan di kenang oleh setiap warga pergerakan sampai akhir hayatnya.